POHUWATO SELALU  MELAHIRKAN

PRASARANA YANG TERPANJANG
Oleh : Yulfi Tajawi

Pohuwato selalu dapat melahirkan Sarana Prasarana yang terPanjang. Setelah pada Tahun 2012 dibangun Jembatan Gantung sepanjang 100 M di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia  maka pada Tahun 2014 ini kembali telah dibangun Prasarana Pasar Desa di Desa Kalimas Kecamatan Taluditi dengan Panjang 49 M.

 A.     Jembatan Gantung

Add caption

Lokasi                          :           Dusun Mekar Jaya Desa Hulawa

Panjang                       :           100 M

Lebar                           :           1,4 M

Alokasi Anggaran       :           Rp. 350.000.000

Sharing Daerah (Diluar Cost Sharing 5%) : 200.000.000

Total digunaklan danaseluruhnya Rp. 550.000.000

Sejarah                       :           Jembatan Gantung tersebut telah disulkan oleh Dusun Mekar Jaya                                                   Desa Hulawa selama bertahun-tahun  tetapi tidak pernah terealisasi                                                    tetapi  justru PNPM TA 2012 lah yang merealisasikan

Realita                        :           Masyareakat Dusun Mekar Jaya Desa Hulawa dapat menyeberangi                                                   Sungai Hulawa dengan leluasa tanpa harus mengarungi sungai lagi

B.      Pasar Desa  

Lokasi                          :           Desa Kalimas

Panjang                       :           49 M

Lebar                           :           13 M

Alokasi Anggaran       :           Rp. 303.921.800

Pemanfaat                  :           Kurang lebih 50 pedagang dan terus bertambah

Realita                        :          Saat ini Pedagang Pasar Desa Kalimas terus bertambah  dan saling                                                    berebutan untuk memanfaatkan pasar tersebut

Progres Tahapan Kegiatan PNPM MPd Kab. Pohuwato Tahun 2014

            Progres tahapan kemajuan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Pohuwato TA. 2014, sampai periode minggu ketiga bulan September 2014, dari target pencairan anggaran baru terdapat 2 (dua) kecamatan yang progres pencairan anggarannya sudah mencapai 100% yaitu Kec. Paguat dan Dengilo. Sedangkan 11 (sebelas) kecamatan lainnya yaitu Kec. Randangan, Duhiadaa,Marisa, Buntulia, Patilanggio, Taluditi, Wanggarasi, Popayato Timur, Lemito, Popayato dan Popayato Barat masih dalam proses pengajuan pencairan dana tahap akhir (8,2% APBN akibat pemotongan 11,8%) ke KPPN.

Best Practise

UPK Kec. Taluditi

sudah 2 Tahun Berhasil

mengalokasikan Dana Sosial Bagi RTM

By. Nelsih Yana (FasKeu PNPM Kab.Pohuwato)

Tahun ini merupakan Tahun ke dua UPK Kec. Taluditi Kab. Pohuwato berhasil SURPLUS dari pengelolaan Dana Microfinance sebuah kerja maksimal yang telah dilakukan oleh TIM Kecamatan Taluditi (BKAD, BPUPK, UPK, PL, FK dan FT) serta mendapat dukungan Camat dan seluruh Kepala Desa. Pengembalian Dana Bergulir melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) mencapai 99 % dengan Total Tunggakan sebesar Rp 24. 647.000,- (Dua puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau cadangan resiko hanya berkisar 1,08 %

SILLATURRAHMI DENGAN BUPATI POHUWATO

SILLATURRAHMI DENGAN BUPATI POHUWATO

DI RUJAB BUPATI DALAM RANGKA

MEMBAHAS TINDAKLANJUT REVISI DIPA PNPM TA 2014

DAN PENANGANAN MASALAH KECAMATAN RANDANGAN

KABUPATEN POHUWATO

Ditulis Oleh : Yulfi Tajawi (Fastekab)

Malam tanggal 23 September 2014 adalah malam yang istimewa bagi Tim Faskab Pohuwato karena kami diterima oleh Bapak Bupati Pohuwato di Rujab dalam rangka Sillaturrahmi atau kunjungan dalam rangka Pembahasan DIPA Revisi dan Permasalahan PNPM GSC. Rumah Jabatan Bupati tersebut bertempat di Blok Plan Pohuwato. Tim terdiri dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, PjOKab PNPM MP dan PjOKab GSC, Fastekab(Yulfi Tajawi), Faskab MP (Bakran) dan  Faskab GSC (Aby Aufan), Faskeu MP (Nelsihyana) dan  Faskeu GSC (Tahir Koniyo). Pembicaraan dimulai dengan perkenalan kami dari Tim Faskab.

Ada 2 (dua) Permasalahan utama yang dikoordinasikan dengan Bupati yakni Permasalahan tentang Self Bloking 11,8% yang Realisasinya bertambah sebesar Rp.308.275.000,- dan tindak Lanjut Penanganan Masalah Penyimpangan Dana PNPM GSC Kecamatan Randangan.

KONDISI APBN TAHAP TERAKHIR POHUWATO

KONDISI DANA APBN TAHAP TERAKHIR KABUPATEN POHUWATO

DENGAN TERBITNYA DIPA REVISI TERBARU

(Hasil Sinkronisasi di SatkerKab)

Oleh : Yulfi Tajawi

Di Kabupaten Pohuwato dengan terbitnya DIPA Revisi tidak lantas akan segera dilakukan Pencairan Dana 8,2% atas 11 Kecamatan lainnya disebabkan karena akibat dilakukannya pencairan 100% bagi 2 Kecamatan yakni Kecamatan Paguat  dan Dengilo dimana seharusnya Total pemotongan bagi 2 Kecamatan tersebut adalah Rp 308.275.000,- berakibat berkurangnya Alokasi yang bisa dieksekusi pada DIPA Revisi
.         Namun kemungkinan besar Kecamatan Randangan tidak dapat lagi mencairkan dana yang terakhir sebesar Rp. 87.900.000,- yang disebabkan karena Kecamatan Randangan masuk dalam Kecamatan Potensi Bermasalah yang diperkirakan sampai akhir Desember 2014 belum bisa terbit P21 . Sehingga Total kekurangan di DIPA Revisi berkurang menjadi Rp. 220.375.000,-

PROGRAM vs PROYEK

PROGRAM vs PROYEK

Sebuah Refleksi Kritis Terhadap Pelaksanaan PNPM

 Oleh : Beckrand Kolosovic

 Community Development adalah sebuah kegiatan sosial yang dipelopori NGO (Non Goverment Organisation), semangat awalnya pun dilandasi oleh sebuah gerakan yang cenderung sedikit bersebarangan dengan  pemerintah saat itu. Adalah  kelompok intelektual muda sebagai middle class yang menjadi motor penggerak di dalamnya dengan melakukan upaya pencerahan dan Penyadaran (Enligthment & awarnes) terhadap masyarakat yang pada saat itu dipandang sebagai kelompok subordinant atau kelompok yang luput dari perhatian pemerintah.

Seiring perjalanannya kelompok ini mulai mendapatkan tempat dan perhatian dari masyarakat di kala itu. Upaya untuk mendapatkan tempat dimasyarakat ini dilakukan dengan mengusung sebuah isu perlawanan terhadap negara, yang saat itu dianggap telah gagal menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat.

Dekade 80 an, adalah puncak keemasan kemunculan organisasi non pemerintah, hal ini di tandai dengan banyaknya organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermunculan,  perannyapun di anggap sangat vital dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan Negara. Dalam pandangan rezim yang berkuasa hal ini di anggap sebuah gerakan yang akan menimbulkan bahaya laten terhadap eksistensi kelanggengan kekuasaan. Maka di lakukanlah upaya depolitasi peran NGO dengan di keluarkannya kebijakan peneyeragaman azaz guna mencegah adanya upaya untuk merongrong kekuasaan.

PNPM & DILEMATIKA PENUNTASAN KEMISKINAN di PEDESAAN

PNPM & DILEMATIKA PENUNTASAN KEMISKINAN di PEDESAAN

Oleh: Bekrand Kolosovic

(Penulis adalah orang awam yang baru belajar)

    Masalah yang dihadapi masyarakat dimasa lalu adalah marginalisasi struktural oleh politik pembangunan yang sentralistik baik di tingkat lokal maupun ditingkat nasional, akibatnya aspirasi dan kepentingan rakyat tidak mendapat artikulasi yang memadai dari segenap kebijakan pembangunan yang ada. Marginalisasi tersebut telah berdampak pada ketidak berdayaan  institusi institusi dan melemahnya hak- hak rakyat terhadap sumber daya materil dan non materil pembangunan. Situasi ini nyaris melembagakan sikap dan perilaku ketidak pedulian kalangan masyarakat luas, bahkan terhadap aspirasi inisiatif dan kepentingan lokal mereka sendiri.

       Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan konsep kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan “ meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin, di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan” dengan dituntut visi strategis “terciptanya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan” . Merupakan salah satu upaya penyelenggraan mandat pemerintah. Melalui berbagai bentuk interfensi materil maupun non materil dalam peleksanaan dan penyelengaraan program, PNPM MP